Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) dan Potret Pembangunan Kebudayaan di Indonesia

Kebudayaan adalah cerminan identitas suatu bangsa, menggambarkan kekayaan warisan serta ekspresi kolektif masyarakatnya. Namun, di tengah dinamika global dan perkembangan teknologi yang pesat, tantangan dalam mengelola dan memajukan kebudayaan semakin kompleks. Dalam arus globalisasi, peran pemerintah dalam memperhatikan dan mengelola kebudayaan menjadi semakin signifikan.

Dilansir dari laman ipk.kemdikbud.go.id, Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) menunjukkan tren peningkatan dari waktu ke waktu. IPK dirancang sebagai instrumen untuk memberikan gambaran mengenai kemajuan pembangunan kebudayaan, menjadi basis dalam formulasi kebijakan kebudayaan, serta acuan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Jika menengok kembali Penyusunan Indeks Pemajuan Kebudayaan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan data terkait pembangunan kebudayaan nasional. Komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan IPK dirancang berdasarkan kerangka kerja Culture Development Indicators (CDIs) dan menjadi alat ukur penting untuk menilai pembangunan kebudayaan di setiap daerah di Indonesia. Komponen utama IPK meliputi:

1. Ekonomi Budaya: Mengukur kontribusi sektor kebudayaan terhadap perekonomian Indonesia.
2. Pendidikan : Mengukur akses masyarakat terhadap pendidikan berbasis kebudayaan.
3. Ketahanan Sosial Budaya: Menggambarkan peran kebudayaan dalam memperkuat solidaritas dan kohesi sosial.
4. Ekspresi Budaya: Mengukur partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya.
5. Literasi Masyarakat: Menilai pemahaman masyarakat terhadap kebudayaan.
6. Kerukunan Umat Beragama: Mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman agama dalam kehidupan bermasyarakat.
7. Kebebasan Sipil: Mengukur tingkat kebebasan berpendapat dalam masyarakat.

Peran Pemerintah dalam Pemajuan Kebudayaan

Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun
2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menunjukkan bahwa untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan praktik langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat yang mempunyai jatidiri dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Tantangan Pemajuan Kebudayaan di Indonesia

Tantangan utama dalam pemajuan kebudayaan di Indonesia adalah kurangnya perhatian dan dukungan dari pemerintah. Banyak pihak, termasuk tokoh budaya, maestro seni, pelaku film, hingga masyarakat umum, menyoroti minimnya alokasi sumber daya untuk kebudayaan dibandingkan sektor-sektor lain yang dianggap lebih mendesak.

Fenomena ini terlihat dari:

• Rendahnya dana untuk program kebudayaan.
• Keterlambatan dalam penyusunan kebijakan pelestarian budaya yang berkelanjutan.
• Kurangnya dukungan terhadap kegiatan seni dan budaya di tingkat lokal maupun nasional.

Pemerintah sebagai aktor pelaku, yaitu fasilitator dalam hal pemajuan kebudayaan merencanakan program dan
melaksanakan kegiatan kesenian yang diharapkan dapat menghasilkan nilai moralitas sebagai wujud dari ketahanan budaya. Pada masa otonomi daerah, kegiatan pemajuan kebudayaan merupakan kesempatan yang sangat tepat untuk memikirkan langkah – langkah dalam memberdayakan daerah yang disesuaikan dengan lokalitas etnik sebagai acuan untuk membuat suatu program kegiatan.

Bidang kesenian merupakan salah satu obyek pemajuan kebudayaan yang bisa dikelola secara terencana dan profesional berdasarkan realitas sosial di masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang diamanatkan dalam Undang – Undang Pemajuan Kebudayaan.

baca juga Candi Sari Sebagai Cagar Budaya

Namun, kesadaran akan pentingnya kebudayaan sebagai elemen inti identitas bangsa terus meningkat. Kebudayaan tidak lagi hanya dipandang sebagai hiburan semata, tetapi sebagai kekuatan strategis yang mendukung pembangunan bangsa. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam memprioritaskan kebudayaan harus terus ditingkatkan untuk memastikan pelestarian, pengembangan, dan keberlanjutan warisan budaya Indonesia.

Kontributor: Amin Budi Utomo – Pengelola Lamban Budaya Nuswantara